BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah preventif menghadapi potensi bencana gempa bumi megathrust dan tsunami. Langkah ini melalui penguatan kolaborasi lintas sektoral melibatkan jajaran TNI, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait.
Hal itu terungkap dalam audiensi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan tim pakar Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) di ruang kerja sekdaprov, Senin (5/1/2026).
Sekdaprov mengatakan, bencana alam ialah risiko nyata yang memerlukan mitigasi terukur dan terencana. Menurutnya, kesiapsiagaan kolektif menjadi instrumen utama melindungi maksimal masyarakat Lampung.
“Mitigasi ini tak bisa berdiri sendiri. Butuh sinergi kuat antara pemerintah, akademisi melalui inovasi teknologinya, TNI/Polri dari sisi kesiapsiagaan personel, hingga peran aktif dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya.
Tim Fakultas Teknik Unila mengenalkan inovasi Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS). Teknologi berbasis pada Perangkat Ukur Murah Muka Air Laut ini khusus memantau anomali muka air laut secara real-time.
Dekan Fakultas Teknik Unila, Ahmad Herison, menjelaskan, pengembangan sistem ini murni didasari pada misi kemanusiaan.
Inovasi ini, jelas ia, menawarkan efisiensi biaya dan kemudahan perawatan dari sistem impor, namun tetap memiliki akurasi tinggi karena terintegrasi langsung dengan data BMKG.
“Sistem ini kami arahkan untuk menempatkan pada titik strategis, seperti pesisir dan pelabuhan. Tujuannya agar peringatan dini bisa sampai ke masyarakat lebih cepat dan akurat,” jelas Ahmad.
Siap Teknis
Senada hal itu, Ginta Wiryasenjaya selaku inisiator penguatan mitigasi di Lampung, menambahkan, teknologi ini mengombinasikan sensor darat dan laut (buoy).
Ia menekankan pentingnya menyikapi informasi potensi bencana dengan kesiapan teknis, bukan kepanikan.
Selain kesiapan alat, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian pada aspek literasi bencana.
Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal, menyebutkan, efektivitas alat peringatan dini sangat bergantung pada peduli masyarakat di sekitar lokasi pemasangan.
“Kita ingin membangun ekosistem kesiapsiagaan. Jadi, masyarakat tak hanya tahu ada alatnya, tapi juga paham yang harus mereka lakukan saat sirine berbunyi,” kata Rudy.
Kedepan, Pemprov Lampung berkomitmen memfasilitasi koordinasi lanjutan guna mengimplementasikan teknologi U-TEWS ini ke dalam kanal-kanal informasi publik, termasuk melalui rumah ibadah dan perangkat komunikasi desa di wilayah rawan bencana.
Melalui kolaborasi ini, Provinsi Lampung memiliki ketahanan bencana lebih solid demi menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh warga. (kmf)
